Posts Tagged With: pemerataan

Ulasan 12th WIEF – Desentralisasi Pertumbuhan dan Keadilan Ekonomi

Acara pertemuan besar 12th World Islamic Economic Forum 2016 di Jakarta baru saja berlalu. Teman seperjuangan yang namanya serupa tapi tak sama dengan saya ini sempat menuliskan review di hari kedua WIEF, yang menurut saya cukup elaboratif dan memberi insights yang menarik. Tulisan ini sudah dimuat di harian Republika pada kemarin, 5 Agustus 2016; sudah nongol di status Facebook penulis juga pada hari ini. 

Bagi kawan-kawan yang merindukan pembangunan dengan pemerataan, should read this.. This is a good food for our thought. Selamat membaca dan semoga manfaat. Amin

==== 

Desentralisasi Pertumbuhan dan Keadilan Ekonomi

Oleh: Dewi Hutabarat

Hari ini di Jakarta dibuka oleh Presiden Jokowi konferensi internasional 12th World Islamic Economic Forum 2016, dengan tema yang diangkat “Decentralizing Growth, Empowering Future Business”. Dari high level panel yang berjajar bersama Jokowi, terdapat total 14 negara termasuk Indonesia yang hadir. Namun saya kira pesertanya datang dari lebih banyak negara.

Masing-masing perwakilan negara memberi pidato yang isinya secara garis besar adalah pertama gambaran kondisi negara dalam rangka “promosi”, kedua seruan untuk bersama menanggulangi terorisme yang mengklaim sebagai “Islam” dan ketiga menyampaikan pemikiran, catatan, terhadap kondisi ekonomi global dan bagaimana masing-masing negara menyikapinya. Untuk yang terakhir ini, dalam berbagai versi dan titik tolak perspektif, hampir semua perwakilan negara menyerukan perlunya desain ulang sistem ekonomi, atau cara kita “berkegiatan ekonomi” yang mampu mengatasi persoalan kesenjangan (inequality) yang melebar dengan parah dimana-mana, yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan terutama untuk generasi muda, dan merupakan sistem ekonomi yang lebih memastikan keadilan, inklusif, dan tidak merusak lingkungan.

Yang menarik adalah, “sistem ekonomi” yang dirindukan ini, dihubungkan dengan penekanan untuk meletakkan usaha mikro, kecil dan menengah (atau dalam bahasa trendynya, SMEs) sebagai pihak yang (semestinya) berperan besar. Kemudian penekanan juga diarahkan pada keterlibatan generasi muda, ekonomi kreatif, dan teknologi yang terus berubah dengan cepat dan makin mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan komunitas.

Selain itu, yang juga menarik adalah “Islamic Economy” yang pada umumnya diasosiakan pada praktik “halal” diposisikan secara lebih universal sebagai praktik etis dalam ekonomi seperti menjaga kualitas, memastikan kandungan produk aman, dan seterusnya. Selebihnya, di hari pertama 12th WIEF ini sesi-sesi memang lebih didominasi dengan pembahasan yang bersifat universal. Dengan kata lain, “Islamic Economy” tidak lalu menjadi sebuah terminologi yang bermakna “memisahkan” seolah hanya terkait orang Islam atau negara Islam. Sebaliknya, forum WIEF 2016 ini menantang diri sendiri untuk mampu menghasilkan simpul-simpul penting jawaban bagi berbagai persoalan dunia, yang dapat menjadi referensi bagi komunitas kecil hingga global, lintas negara, lintas budaya, dan dengan penghormatan tinggi pada keragaman.

Teknologi untuk Kesejahteraan

Presiden Jokowi dalam pidatonya menggarisbawahi hal-hal penting. Pertama, saat ini dunia mengalami perlemahan ekonomi, yang terlemah sejak Perang Dunia kedua. Lalu bahwa masyarakat Islam di seluruh dunia seharusnya berperan penting untuk menjawab berbagai masalah sosial. Presiden menyayangkan masyarakat Islam pada umumnya kurang berperan dalam inovasi teknologi sehingga semakin kurang mampu mempengaruhi perubahan dunia. Masyarakat muslim juga kurang dalam hal penguasaan media sehingga tidak mampu menjaga persepsi publik terhadap Islam.

Presiden menyayangkan masyarakat Islam pada umumnya kurang berperan dalam inovasi teknologi sehingga semakin kurang mampu mempengaruhi perubahan dunia. Masyarakat muslim juga kurang dalam hal penguasaan media sehingga tidak mampu menjaga persepsi publik terhadap Islam.

Dalam konteks teknologi, Presiden Jokowi memberi pernyataan yang patut diberi stabilo: bahwa teknologi harus diakui menciptakan pemenang dan pecundang, dan bahwa inovasi yang dikembangkan hanya demi kepentingan inovasi itu sendiri, apalagi demi keserakahan, inilah yang akan semakin memperburuk kesenjangan, kemiskinan dan berbagai masalah sosial. Maka teknologi selayaknya dikembangkan untuk kepentingan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintahlah yang berperan utama untuk mendorong agar dikembangkan teknologi yang dapat memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi.

Sayangnya, elaborasi Presiden pada strategi ekonomi yang lebih menjamin keadilan dan mampu mengatasi berbagai persoalan utama masyarakat terasa sangat kurang. Untuk masalah “job creation” misalnya, Presiden hanya menyebutkan “harus membangun Industri untuk membuka lapangan pekerjaan” (dengan slide menunjukkan foto pabrik besar) seolah mengatakan bahwa strategi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bertumpu pada upaya mendorong tumbuhnya lebih banyak pabrik. Artinya, lebih banyak investor besar yang berinvestasi mendirikan pabrik besar. Artinya juga, peran usaha mikro, kecil dan menengah (termasuk koperasi dan usaha komunitas) sebagai tulang punggung ekonomi belum sungguh-sungguh digali menjadi strategi negara.

Teka Teki yang Tersisa

Dari bermacam pembahasan di panel-panel yang berbeda selama hari pertama WIEF Jakarta ini, sering mengemuka adanya kesadaran bahwa praktik-praktik ekonomi yang berlangsung di dunia saat ini pada umumnya “terbukti” menghasilkan kesenjangan dan ketidakadilan yang makin melebar. Timbul pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah praktik ekonomi yang bersifat global, kapitalistik, liberal, masih relevan untuk dipertahankan bahkan dipelihara dan dikembangkan? Apakah bukannya kita perlu membangun pola-pola praktik ekonomi yang menekankan pada etika, membangun (dan dibangun oleh) kolaborasi dan solidaritas, dan untuk itu usaha berskala SMEs mustinya harus “playing a bigger role”?

Di sisi lain, dalam panel-panel juga diungkapkan fenomena bagaimana teknologi yang berkembang kini semakin meningkatkan kemampuan komunitas masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhannya sendiri. Misalnya, teknologi keuangan yang memungkinkan orang dapat bertransaksi dimanapun, dan tidak perlu keluar dari komunitasnya. Atau teknologi 3D Printer yang memungkinkan komunitas dapat membuat sendiri berbagai barang kebutuhannya.

Berbagai lompatan perkembangan teknologi ini, bukankah sedang mengubah masyarakat menjadi semakin mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan semakin mengurangi ketergantungan pada produsen berskala besar? Bukankah berarti teknologi juga sedang mengubah cara orang berkegiatan ekonomi, dan itu bisa berarti “pabrik besar” akan semakin tidak relevan di masa depan?

Berbagai teknologi yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat akan terus berproses melahirkan banyak kejutan bentuk-bentuk “future businesses”. Bagaimana agar bentuk-bentuk usaha masa depan ini, dapat didukung dari sekarang dan sengaja didorong agar semakin memudahkan komunitas membangun kedaulatan pertumbuhan ekonominya sendiri?

Bisakah, atau mestikah kita, dengan SENGAJA mendesain strategi dan melaksanakan pengembangan teknologi dan cara berkegiatan ekonomi yang mampu membuat komunitas mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonominya sendiri, dan kemudian mengembangkan kolaborasi dengan berbagai komunitas lainnya, saling bertukar manfaat dan dengan menjunjung etika untuk tidak saling mematikan bisnis-bisnis lain. Kolaborasi menjadi kata kunci yang dipakai. Kompetisi menjadi semakin tidak relevan dan ditinggalkan.

Apakah seperti ini yang dimaksud sebagai bentuk “desentralisasi pertumbuhan” dengan dukungan teknologi yang dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang dikatakan Jokowi?

Lebih jauh lagi, desentralisasi pertumbuhan di tingkat komunitas, dan di skala usaha mikro kecil menengah, juga “memikul” niatan dan harapan dari panel tingkat tinggi WIEF 2016 yang meletakkan keragaman agama dan budaya, serta upaya penciptaan perdamaian dan solidaritas, sebagai bagian tak terpisahkan dari bangunan sistem ekonomi dan dari setiap kegiatan ekonomi. Ditambah lagi, kesadaran terhadap generasi muda yang makin kreatif, makin mudah mengakses informasi, memaksa untuk mengoreksi pengadaan lapangan kerja yang melulu mekanistis seperti yang terjadi pada buruh-buruh pabrik. Belum lagi soal keadilan dan banyaknya persoalan HAM dalam masalah perburuhan. Kini semakin tajam pertanyaan yang tertinggal: dengan pola strategi ekonomi seperti apa yang mampu memenuhi harapan-harapan indah tadi?

Hari kesatu WIEF 2016 masih menyisakan tanya besar ini. Mari berharap dalam 2 hari selanjutnya akan kita temukan potongan-potongan utama dari puzzle sistem ekonomi baru yang diidamkan banyak pihak di masa dimana warga dunia terbagi dalam “the 99% vs 1%”.

Dewi Hutabarat

Pengurus KADIN

Wakil Ketua Komisi Tetap

Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi, dibawah Wakil Ketua Bidang UMKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif

Advertisements
Categories: Dalam Pembangunan | Tags: , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.