Berpikir dengan Nurani untuk Rakyat Ketjil 

Depok, 3 Oktober 2017 – Masih teringat jelas ketika saya mendengar seorang Ibu dari rumah tangga miskin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan program Beras Miskin (Raskin). “Kami bersyukur banget ada Raskin, kapan lagi bisa beli beras Rp3000/kg, lumayan dapat jatah 10 kg per bulan”, demikian kira-kira ungkapnya riang. Mungkin seharusnya saya ikut senang, tapi yang ada saya justru miris. Mengapa? Karena saya tahu bahwa hak ibu itu harusnya 14kg/bulan dan harganya Rp1600/kg. Ini adalah modus korupsi paling elegan karena subjek yang dikorupsi haknya malah bisa dibuat merasa bersyukur dan berterima kasih.

 

Tahun ini Indonesia sudah 72 tahun merdeka, sejawat seumuran dengan Korea Selatan tapi nasib jauh berbeda. Dari segi Pendapatan Domestik Bruto memang tak terlalu jauh beda. Korea Selatan di sekitar $1,4 trilyun, sementara Indonesia di sektiar $932 milyar. Hanya karena penduduk Korea cuma sekitar 50 juta jiwa sementara kita 250 juta, tingkat pendapatan per kapita penduduknya menjadi jauh sekali berbeda. Di Korea Selatan tingkat pendapatan per penduduk sudah ada di kisaran $27.500 (sekitar Rp 360 juta/orang/tahun) dan kita masih metek di sekitar $3500 (sekitar Rp49juta/orang/tahun). Tingkat kepemilikan lahan petani disana sekitar 0,5 Ha per rumah tangga petani pada 1960an dan kini meningkat menjadi sekitar 1,5Ha. Sementara kita di Indonesia kebalikannya, dulu katanya sekitar 2Ha per rumah tangga, sekarang malah jadi kurang dari 0,5Ha. Jadi jelas ya, petani di Indonesia kondisinya jauh lebih terjepit dan marginal dibanding di Korea Selatan sana. Soal kemiskinan secara umum ga usah dibahas kali ya.. yang pasti stok orang miskin kita jauh lebih banyak.

Oh iya, paling tidak kita punya catatan yang meningkat. Apa itu? Adalah tingkat ketimpangan kita, terlihat dari indeks gini yang merangkak dari sekitar 0,3 di tahun 1999 (awal reformasi) menjadi sekitar 0,4 sekarang. Ini lebih tinggi daripada ketimpangan di Korea yang stabil terus sampai sekarang di sekitar 0,3 saja. Artinya pembangunan ekonomi di sana berjalan lebih merata. Kok bisa? Kan katanya ada teori kutznet curve itu yang bilang sejalan dengan kemajuan suatu perekonomian akan terjadi peningkatan ketimpangan dulu sampai akhirnya turun lagi setelah suatu perekonomian semakin piawai dalam meredistribusikan pendapatan? Lah di Korea ga kejadian tuh. Stabil terus di sekitar 0.3 indeks gininya.

Kalau dari pengamatan saya di beberapa negara, peran kooperasi biasanya besar di negara yang tingkat ketimpangannya rendah. Agaknya di Korea seperti itu juga. Mengapa? Kalau di Indonesia tidak ada Kooperasi pertanian yang besar, di Korea ada, namanya Nonghyup atau National Agriculture Cooperatives Federation (NACF) yang anggotanya lebih dari 2 juta orang dari rumah tangga petani. Pendapatan usaha NACF sekitar $16,5 milyar (2012), atau sekitar Rp214,5 trilyun. NACF ini sudah seperti konglomerasi sosial karena memiliki lini bisnis pemasaran, keuangan (bank dan asuransi), pengadaan input pertanian, serta pendidikan dan jasa pendukung lainnya. Omset dari 1 koperasi induk Korea ini kurang lebih sama dengan keseluruhan volume bisnis dari sekitar 200.000 koperasi di Indonesia (yang kabanyakan juga Koperasi Simpan Pinjam), yang pada 2015 sekitar Rp266 trilyun. 

Kok bisa ya Korea? Sama seperti Indonesia yang baru merdeka pada Agustus 1945, para pemimpin di awal kemerdekaan Korea juga percaya dengan Kooperasi sebagai kendaraan strategis untuk pengembangan perekonomian perdesaan. Hanya saja, Korea paham akan mutlaknya pendidikan jika hendak membangun kooperasi yang kuat dan bergerak sesuai nilai-nilai dan prinsipnya. Pada tahun 1952, Kementerian Pertanian dan Kehutanan Korea merekrut tenaga sukarelawan dari berbagai desa/kelurahan dan sampai 1953 berhasil melatih 30,000 orang mengenai perkooperasian dan ekonomi pertanian untuk menjadi semcam fasilitator atau pendamping. Paket pelatihannya cukup dahsyat, karena dikemas selama seminggu yang setiap harinya berlangsung dari pukul 08.00 pagi sampai 10.00 malam. Kalau dikonversi ke sesi kuliah di FEUI, setidaknya per harinya ada 4 sesi 2,5 jam. Jadi dikali 7 hari maka ada 28 sesi. Di FEUI itu total sesi kuliah 14 kali untuk mata kuliah 3 SKS. Jadi bobot kredit pelatihan tersebut setara dengan kuliah 6 SKS kalau di FEUI. Saat itu jumlah petani di Korea sekitar 17 juta jiwa; jadi rasio fasilitator sekitar 1 orang berbanding 550 petani.

 

Mungkin Pak Suharto mendengar dan terinspirasi dengan cerita dari Korea ini ya? Saya ga tahu. Adapun yang pasti beliau pada tahun 1973 mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Unit Desa yang bisa berbentuk Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa (KUD), dengan tugas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Di Inpres itu ada tertulis soal tenaga PPL atau Penyuluh Pertanian Lapangan. Namun mungkin beliau lupa membekali ilmu dan pendidikan yang cukup bagi tenaga PPL tersebut. Akhirnya kebanyakan Koperasi Unit Desa lebih dikenal sebagai badan usaha yang Ketua-nya Untung Dulu.

 

Nah, bagaimana dengan pemerintah sekarang? Ada isu anyar dimana pemerintah ingin mendorong agar peritel besar dapat menjadi pemasok warung-warung tradisional. Logikanya adalah karena peritel besar ini bisa beroperasi dengan efisien, sehingga jika mereka ikut memasok ke warung-warung, maka diharapkan warung dapat ikut beroperasi dengan lebih efisien pula. Logika ini cemerlang memang, karena kemungkinan besar bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing warung-warung tradisional dengan waktu yang lebih cepat. Namun apakah benar strategi ini dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif? Bukankah tidak mungkin ya peritel besar itu tidak mengambil untung dari kegiatan perdagangannya dengan si kecil? Mereka tertarik pasti karena ada “untungnya”. Bukankah ini artinya akan semakin menambah aliran pendapatan dari rakyat kecil ke segelintir konglomerat? Tidakkah cukup fenomena Alfamart dan Indomaret yang sukses mengancam keberlanjutan banyak warung-warung kecil?

 

Sebagai gambaran, pada 2015 keuntungan Alfamart adalah sekitar Rp465 milyar. Dari mana keuntungan ini berasal? Dari belanja dan transaksi jutaan kalangan masyarakat kecil menengah Indonesia. Lantas ke mana laba ratusan milyar tersebut pergi? Sebagian laba itu akan menjadi deviden yang mayoritas akan dinikmati oleh secuil keluarga taipan pemilik utamanya. Ya, secuil karena tak habis jari di satu tangan untuk menghitung jumlahnya. Lugasnya, pemerintah itu semacam mendorong agar kita orang-orang kecil ini bergotong-royong untuk membuat si taipan semakin kaya. 

 

Mengapa pemerintah bukannya mendorong pengembangan transaksi antara sesama rakyat kecil sendiri melalui kooperasi, ya? Mengapa tidak terpikir untuk secara serius mengembangkan perkooperasian sebagai cara agar si kecil dapat memperbaiki skala keekonomian dan daya saing usahanya melalui kerjasama? Mengapa sampai sekarang tidak ada program pendidikan perkooperasian yang sistemik seperti di Korea tahun 1950an dulu agar kooperasi di Indonesia juga bisa modern dan efisien? Mata Kuliah Koperasi di beberapa kampus sudah hilang, di UI saja hanya 2 SKS. Bandingkan dengan bobot pelatihan pendamping kooperasi pertanian Korea yang setara dengan 6 SKS! 

Mengapa kita terus-menerus menganggap rakyat kecil tidak mampu, padahal seringnya mereka itu sekedar tidak tahu, karena tidak punya kesempatan untuk belajar dan menjadi tahu? Mana kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pendampingan? Mengapa sulit sekali melihat adanya keberpihakan pemerintah untuk si kecil ini? Tidakkah mereka berpikir dengan hati nurani?

 

Dulu Indonesia memang lebih miskin, namun mungkin dulu itu lebih adem. Meningginya rasa iri dengki atau kecemburuan akibat potret ketimpangan yang melebar membuat atmosfer Indonesia tak sesejuk dulu. Orang Indonesia seperti lebih cepat marah. Berbagai isu pun jadi seakan lebih mudah untuk “digoreng”. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas tidak berhubungan erat dengan kemiskinan, melainkan dengan ketimpangan. Jadi memang ketimpangan itu bisa meningkatkan “tensi sosial”. 

“Enak zamanku dulu tho?”, demikian kutipan yang santer menyebar di media sosial ketika kampanye politik, semacam mengajak masyarakat untuk kembali mengingat jasa-jasa Pak Harto yang dimakzulkan oleh rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan Indonesia ķini jadi tambah “panas” bukan karena tulah sama beliau, ya
Penulis: Dewi Meisari H

 

 

 

Advertisements
Categories: Dalam Pembangunan | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: