Perekonomian Indonesia Tumbuh Gemilang Tapi Timpang*

sumber foto: detik.com (Deretan tower apartemen mewah yang kontras dengan rumah gubuk yang berhimpit di tepi Danau Sunter, Jakarta Utara, seperti yang terlihat pada Senin, 21 maret 2011)

Sebagai orang Indonesia yang dalam kesehariannya cukup umum melihat tumpukan pedagang kaki lima di sekitar bangunan pencakar langit nan mewah, atau melihat perumahan super eksklusif di dekat perumahan kumuh, rasanya sulit untuk tidak bertanya-tanya mengenai ketimpangan yang terjadi di negeri ini. Dunia mengakui kegemilangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rating obligasi negara kita naik peringkat ke level investment grade. World Investment Prospect Survey 2008-2012 pun menilai Indonesia termasuk ke dalam daftar negara top 10 yang dipandang paling menarik sebagai destinasi investasi asing (foreign direct investment).Akan tetapi, mengapa potret kemiskinan masih terlihat begitu nyata? Apakah proses pembangunan ekonomi kita saat ini sudah sesuai dengan jalurnya?

Bicara soal jalur pembangunan ekonomi, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya secara visioner telah jelas mengumumkan beberapa pilar strategi pembangunan sosial ekonomi sebagai arah pembangunan nasional. Pada 2005, pilar-pilar tersebut adalah pro-job, pro-poor, dan pro-growth; sejak 2007, presiden menambahkan satu pilar lagi, yaitu pro-environment. Lebih dari 5 tahun telah berlalu sejak pencanangan pilar-pilar arah pembangunan, sudahkah pembangunan sosial ekonomi kita menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin (pro-poor)?

Seperti yang telah dibahas dalam artikel ini, bahwa terdapat dua cara yang berbeda dalam menilai kualitas dari suatu pertumbuhan ekonomi terkait dengan daya rembesnya terhadap penanggulangan kemiskinan. Cara pertama adalah cara Bank Dunia yang menilai suatu pertumbuhan ekonomi sudah pro-poor selama sudah diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun beberapa studi lainnya, seperti Bourguinon (2004) dan Kakwani et.al (2004), memiliki cara lain yang menilai suatu pertumbuhan ekonomi baru dapat dikatakan sebagai pro-poor jika diiringi dengan penurunan pada tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Mengapa? Karena penurunan ketimpangan menggambarkan terjadinya proses redistribusi pendapatan. Jika suatu perekonomian diibaratkan sebagai sebuah kue, maka pertumbuhan ekonomi dapat diibaratkan sebagai peningkatan ukuran kue tersebut. Dengan demikian, proses redistribusi pendapatan dapat juga diibaratkan sebagai redistribusi bagian kue untuk masyarakat. Bagian kue untuk kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mendapat bagian kue yang besar, dikurangi agar bagian kue untuk kelompok masyarakat yang masih mendapat kue yang lebih kecil, atau bahkan belum pernah mendapatkan bagian kue sama sekali menjadi lebih besar. Proses redistribusi ini menunjukkan adanya keberpihakan pada kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, jika suatu pertumbuhan ekonomi sudah diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, namun belum diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan, maka belum terdapat keberpihakan pada kelompok masyarakat miskin, sehingga belum dapat disebut sebagai pertumbuhan ekonomi yang pro-poor.

Jika kita menggunakan cara pertama, sudah barang tentu pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah dapat dinilai pro-poor. Khususnya pada 5 tahun terakhir, di mana pertumbuhan ekonomi selalu diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Bagaimana jika kita menggunakan cara kedua? Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat ketimpangan[1] Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1. Perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat kemiskinan Indonesia

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011
Pertumbuhan ekonomi 6.35 6.01 4.63 6.2 6.46
Tingkat kemiskinan 16.58 15.42 14.15 13.33 12.49
Tingkat Ketimpangan (Koefisien Gini) 0.38 0.37 0.37 0.39 0.41

Sumber: BPS, diolah oleh penulis

 Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa jika kita menggunakan cara kedua, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 5 tahun terakhir belum dapat dikatakan sebagai pro-poor, karena bukannya menurun, tingkat ketimpangan justru menunjukkan adanya tren meningkat. Sejauh pengamatan penulis sejak 2005, tahun lalu merupakan kali pertama Indonesia mencatatkan tingkat ketimpangan (koefisien Gini) yang menembus tingkat 0.4. Tingkat ketimpangan sedemikian membuat Indonesia kini berada satu kelompok dengan China, Brazil, Filipina, Rusia, dan Argentina yang tergolong ke dalam kelompok negara dengan tingkat ketimpangan tinggi (The Conference Board of Canada, 2012); dan semuanya merupakan negara-negara yang tengah berkembang.

Ekonom era 50-an, Simon Kuznets pernah berargumen bahwa tahap awal pembangunan suatu perekonomian atau negara pada umumnya akan mengalami peningkatan ketimpangan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Namun pada tahap berikutnya, diprediksi akan terjadi proses perluasan akses terhadap pendidikan, tumbuhnya sektor asuransi di mana masyarakat mulai berbagi risiko sehingga tidak lagi rentan terhadap berbagai shocks yang dapat memiskinan, serta diprediksi pula akan terjadinya peningkatan kapasitas dan kredibilitas pemerintah dalam melakukan transfer pendapatan (redistribusi), sehingga pada akhirnya tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Kuznets meramal bahwa sejalan dengan waktu, perkembangan tingkat ketimpangan akan mengikuti pola kurva U terbalik. Hal ini dijustifikasi dengan pola bahwa negara-negara yang sudah lebih maju, baik secara ekonomi maupun secara institusional kepemerintahan, secara umum menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Negara-negara kaya dan transparan (tingkat korupsi rendah) seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Perancis, Jerman, dan Swiss mencatatkan koefisien Gini di bawah 0.3.

Tentunya tidak semua ekonom setuju dengan teori Kuznets tersebut. Salah satunya adalah Angelsen dan Wunder (2006) yang berargumen bahwa kualitas data distribusi pendapatan (tingkat ketimpangan) dari waktu ke waktu (time series) masih belum memadai untuk membenarkan maupun menyalahkan teori Kuznets yang cukup kontroversial itu. Namun, tentunya suatu teori tidak akan pernah menjadi teori yang terkenal jika tidak menawarkan suatu pemikiran yang logis dalam menjelaskan suatu fenomena. Mari berandai-andai bahwa mungkin Indonesia kini masih berada pada tahap awal pembangunan ekonominya, khususnya setelah bangkit dari krisis ekonomi yang tragis pada 1998 lalu. Sampai kapan perekonomian Indonesia harus mengalami peningkatan ketimpangan seperti yang tengah terjadi saat ini? Dapatkah risiko peningkatan ketimpangan dapat dicegah pada tahun-tahun mendatang? Ya, perluasan akses terhadap pendidikan dasar tengah terus dilakukan saat ini, namun biaya pendidikan tinggi yang merupakan sarana pencetakan angkatan kerja berkualitas (human capital) justru menunjukkan tren meningkat, sehingga tidak dapat terjangkau bagi seluruh kalangan yang ingin melanjutkan sekolah. Ya, sektor asuransi juga tengah mengalami pertumbuhan, namun sampai 2010 pemegang polis asuransi baru mencapai 8.8 juta individu; padahal angkatan kerja Indonesia lebih dari 100 juta jiwa. Rasanya masih jauh perjalanan menuju cita-cita seluruh rakyat Indonesia terproteksi asuransi. Bagaimana dengan kapasitas dan kredibilitas pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan, khususnya dalam pengelolaan pendapatan pajak? Tentu diri kita masing-masing memiliki persepsi sendiri-sendiri terkait hal tersebut.

Jika memang teori Kuznets benar, maka kemungkinan tahun depan tingkat ketimpangan Indonesia masih akan terus mengalami peningkatan, paling tidak bertahan di atas level 0.4, karena tampaknya Indonesia masih berada di tahap awal pembangunannya. Tetapi mudah-mudahan saja teori Kuznets salah. Seperti suara-suara kritis yang meragukan kesahihan teori tersebut karena belum memasukkan faktor komitmen politik pemerintah dalam mengintervensi pasar (The Conference Board of Canada, 2012), yang memang jika tidak diintervensi dapat mengganas, karena sifat dasar pasar yang kompetitif dan mengandung mekanisme survival of the fittest. Jika kita punya pemerintah yang capable, mempunyai kredibilitas baik, dan memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakatnya, bisa jadi dalam waktu dekat pertumbuhan ekonomi kita sudah dapat berjalan sesuai dengan jalurnya, yang khususnya dalam konteks tulisan ini adalah jalur pro-poor.  Tulisan ini mungkin belum menawarkan solusi nyata. Namun, setidaknya tulisan ini dapat memberi pencerahan tersendiri bagi kita semua, agar menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya pada 2014 nanti.

Mungkin tidak sedikit dari kita yang berpendapat bahwa Indonesia belum memiliki sosok calon pemimpin yang ideal, dalam artian capable dan credible, untuk memimpin bangsa. Namun, tentu tidak ada salahnya jika kita sama-sama mulai mencermati bursa calon pemimpin untuk 2014 dari sekarang. Semakin kita melengkapi diri dengan berbagai informasi, tentu kita akan semakin mampu mengerucutkan pilihan yang paling sesuai dengan hati nurani kita.

*) tulisan ini pertama kali ditulis untuk FAIR Institute Indonesia

Daftar Pustaka

Angelsen, Arild dan Sven Wunder. 2006. “Poverty and Inequality: Economic Growth is Better Than Its Reputation”, dalam Fagbokforlaget, Bergen. 2006. Poverty, Politics and Development: Interdisciplinary Perspectives.

Bourguinon, François. 2004. The Poverty-Growth-Inequality Triangle. Makalah di sajikan pada  Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, 4 Februari, 2004

Investor Daily Indonesia. 2012. Penetrasi Asuransi Masih Sangat Kecil.

Sinaga, Andre. 2012. Income, a perilously widening gapThe Jakarta Post.

The Conference Board of Canada. 2012. World Income Inequality: Is the World Becoming more Unequal? 

Tobin, Damian. 2011. Inequality in China: Rural poverty persists as urban wealth balloonsBBC News.


[1] Indikator tingkat ketimpangan yang digunakan adalah koefisien Gini. Indikator tersebut merupakan indikator tingkat ketimpangan yang paling umum digunakan dan diumumkan oleh negara-negara di dunia. Adapun interval nilai koefisien Gini adalah dari 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien Gini yang semakin mendekati 0 menunjukkan perekonomian yang tingkat ketimpangannya semakin rendah atau semakin merata; sementara nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Adapun nilai koefisien Gini yang menembus tingkat 0.4 secara internasional dipandang sebagai batas peringatan di mana tingkat ketimpangan dinilai mulai membahayakan, yaitu berpotensi meningkatkan kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik sehingga mengancam stabilitas nasional.

Advertisements
Categories: Dalam Pembangunan | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: