Kualitas Modal Manusia Indonesia: Pencari, bukan Pencipta Lapangan Kerja


Indonesia kini tengah dibayang-bayangi oleh fenomena jobless growth. Setidaknya potret perekonomian Indonesia pada 5 tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Pada 2007, perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 6,35%, sementara jumlah penduduk usia lebih dari 15 tahun yang bekerja tumbuh sekitar 4,7%. Pada 2011 ekonomi tumbuh sekitar 6,5%, namun jumlah penduduk yang bekerja hanya tumbuh sekitar 1,35%. Setelah menelisik lebih dalam mengenai fenomena tersebut, kini kita tahu bahwa sektor-sektor yang merupakan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah mesin penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sektor Usaha Menengah Besar yang umumnya merupakan usaha formal, sementara lapangan kerja diciptakan oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) yang, sayangnya, mayoritas masih merupakan usaha informal dan berorientasi self-employed, bukan generating employment. Artinya, status UMK sebagai mesin pencipta lapangan kerja lebih dikarenakan oleh faktor “pengali” atau jumlah unitnya yang luar biasa besar, sementara potensi penyerapan tenaga kerjanya sendiri sesungguhnya belum optimal.[1]

Kondisi di atas tentunya mengusik rasa ingin tahu mengenai kualitas sumber daya manusia kita, atau dalam bahasa ilmu ekonomi disebut “modal manusia” (human capital). Sebelum membahas lebih dalam mengenai potret kualitas modal manusia Indonesia, ada baiknya kita mengenal kerangka teoretis dari modal manusia dalam pembangunan ekonomi. Adapun dalam literatur ilmu ekonomi, konsep modal manusia merupakan pengembangan dalam konsep fungsi produksi yang pada awalnya hanya dijelaskan oleh dua faktor utama, yaitu Modal (Capital) dan Tenaga Kerja (Labor). Namun, sejalan dengan perkembangan pemikiran ekonomi terkait cakupan barang dan jasa, maka konsep capital pun turut mengalami perkembangan. Jones (1996) memaparkan bahwa suatu perekonomian menghasilkan 3 jenis barang dan jasa, yaitu barang konsumsi (consumption good atau “output”)[2]pengalaman dan keterampilan, yang dipandang sebagai bagian dari barang modal, yaitu varian barang modal manusia; dan ide, yang dipandang sebagai varian baru dalam rumpun barang modal, yaitu barang modal setengah jadi (intermediate capital goods).

Ketika suatu perekonomian hanya memproduksi barang konsumsi, literatur fungsi produksi pada umumnya hanya terdiri dari faktor produksi modal (K) dan tenaga kerja (L). Namun dalam makalahnya, Jones (1996) mengisahkan suatu perekonomian tidak hanya memproduksi barang konsumsi, tapi juga barang modal manusia, dan barang modal setengah jadi; sehingga fungsi produksi dalam perekonomian yang dikembangkan tidak hanya terdiri dari unsur faktor K dan L, tapi juga faktor h yang mewakili unsur modal manusia, sehingga Y = f(K, h, L). Adapun di dalam modelnya, Jones (1996) menginterpretasikan modal manusia sebagai keterampilan (skill) atau pengalaman (experience) dalam pemanfaatan barang modal setengah jadi (ide) tingkat tinggi, yang juga disebut dengan teknologi.

Beberapa studi seperti Romer (1989) dan Jones (1996) menggunakan variabel jumlah tahun sekolah untuk mewakili human capital. Semakin lama seseorang mengenyam pendidikan, maka kemampuannya untuk mengolah ide atau memanfaatkan teknologi dipandang akan semakin tinggi pula. Fitur ini lah yang kemudian membedakan variabel modal manusia dengan tenaga kerja di dalam fungsi produksi. Seperti yang dijelaskan dalam Romer (1989), variabel tenaga kerja (L) dibatasi untuk mewakili keterampilan fisik yang utamanya hanya menggunakan kekuatan fisik (tenaga) dan konsentrasi untuk mengkoordinasikan mata dan tangan. Dalam konteks Bahasa Indonesia, hal ini umum dikonotasikan dengan buruh, karena karyawan atau pegawai umumnya sudah mengandung fitur modal manusia yang lebih luas, di mana sudah terdapat keterampilan untuk mengolah ide dan memanfaatkan teknologi. Semakin baik kualitas modal manusia, maka semakin tinggi kemampuan suatu perekonomian untuk terus menciptakan dan menikmati nilai tambah melalui pengolahan ide dan pemanfaatan teknologi.Oleh karena itu, tidak sedikit ekonom yang memandang bahwa modal manusia adalah faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Jika kerangka teori tersebut hendak digunakan untuk menganalisis kualitas perekonomian Indonesia, tentu hal pertama yang perlu ditanyakan adalah: bagaimana kualitas modal manusia Indonesia? Menurut hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS melaporkan bahwa sampai 2010, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas adalah 7,92 tahun; angka tersebut meningkat sekitar 2,6% jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, dan 6,45% dengan kondisi tahun 2006 atau 5 tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah memang terus meningkat namun lagi-lagi, dengan tingkat kecepatan yang lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sekitar 6,2% pada 2010 (y-o-y) dan sekitar 25,27% jika ditarik dari besaran perekonomian (PDB) pada 2006. Dengan rata-rata lama sekolah kurang dari 8 tahun, maka berarti mayoritas rakyat Indonesia tidak tamat SMP. Dengan bekal ilmu dan pengalaman yang didapat dari bangku sekolah kurang lebih 8 tahun, bagaimanakah kira-kira kualitas modal manusia Indonesia? Seberapa baik kemampuan seorang pengenyam 8 tahun sekolah untuk menghasilkan sampai mengolah ide? Seberapa baik kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi terbaru yang lebih menjanjikan efisiensi?

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa proporsi penduduk yang tidak tamat SD sudah mulai menurun, proporsi penduduk yang tamat SMP dan SD cenderung stagnan, sementara proporsi penduduk yang tamat SMA semakin tinggi, dari sekitar 26% pada 2006 menjadi hampir 30% pada 2010, atau kurang lebih sama dengan proporsi penduduk yang hanya tamat SD. Adapun jika kita mengamati komposisi penganggur, maka potret yang terlihat cukup berbeda, karena proporsi penganggur yang tamat SMA (sekitar 54%) jauh lebih tinggi daripada yang tamat SD (sekitar 17%). Apa yang sesungguhnya terjadi di balik fenomena ini? Mengapa kalangan yang secara teori memiliki kualitas modal manusia yang lebih baik justru menjadi beban dan bukan menjadi mesin penggerak perekonomian?

Beberapa kalangan menganalisis bahwa terjadi mismatching pada pasar tenaga kerja di Indonesia, dalam artian, tenaga kerja yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Sementara sebagian kalangan lain menganalisis bahwa masalah yang terjadi murni ketidakseimbangan pasar di mana pencari kerja lebih banyak daripada penyedia lapangan kerja. Analisis mana yang benar?

Jika melihat fenomena yang ramai terjadi di masyarakat saat ini, yang terjadi adalah membludaknya jumlah lamaran masuk ketika perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintahan membuka lowongan pekerjaan; namun ketika Usaha Kecil Menengah yang membutuhkan tenaga kerja, sangat sedikit yang mengirimkan lamarannya. Setidaknya gambaran tersebutlah yang diakui oleh beberapa pelaku UKM kepada penulis. Merajut dua fenomena yang bertolak belakang ini, kiranya dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, terdapat indikasi bahwa kalangan tamat SMA sudah mulai “memilih” pekerjaan. Dari sisi penawaran, kasarnya, kalangan ini seakan memandang dirinya sudah cukup terampil sehingga tidak rela jika harus bekerja di badan usaha yang tidak dikenal namanya. Sementara dari sisi permintaan, kasarnya lagi, memandang bahwa mayoritas kalangan tamat SMA belum cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan besar atau ternama; untuk yang tamat SMA dan perguruan tinggi, mungkin lebih memenuhi kriteria.[3]

Kedua, terdapat indikasi bahwa kalangan tamat SMA masih terfokus pada orientasi mencari pekerjaan dan bukan menciptakan lapangan pekerjaan, walau setidaknya untuk dirinya sendiri. Kapasitas modal manusia tamat SMA Indonesia mungkin sudah mampu mengolah ide bahkan memanfaatkan teknologi, namun penerapannya masih pada tataran bagaimana memenangkan peluang pekerjaan, dan masih jauh dari tataran yang lebih maju, yaitu bagaimana menciptakan peluang pekerjaan untuk diri sendiri dan orang lain.

Sosiolog David McClelland mengatakan bahwa untuk menjadi negara makmur, suatu negara membutuhkan setidaknya 2% wirausaha (entrepreneurs) dari total penduduknya. Amerika Serikat mencatat 11,5% penduduknya merupakan wirausaha; Jepang 10%; dan Singapura 7,2%; sementara Indonesia hanya 1,56%. Artinya, untuk mencapai batas minimum McClelland, Indonesia butuh mencetak sekitar 1 juta wirausaha baru (UKM CENTER FEUI, 2012).[4] Lantas, bagaimana mencetak wirausaha baru sebanyak 1 juta orang? Ekonom Peter Drucker yang cukup aktif menulis tentang kewirausahaan, pernah berkata: “The entrepreneurial mystique? It’s not magic, it’s not mysterious, and it has nothing to do with genes. It is a discipline. And like any discipline, it can be learned”. Wirausaha tidak murni dilahirkan, melainkan dapat dididik. Indonesia sudah mengambil langkah nyata dalam menginternalisasi materi mengenai kewirausahaan pada Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, beberapa universitas juga menawarkan bahkan mewajibkan mata kuliah tersebut. Semua dilakukan untuk menghasilkan suatu generasi dengan kualitas modal manusia yang tidak hanya mampu mengolah ide dan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan pekerjaan.

Adapun tantangan terbesar dalam pencetakan wirausaha baru Indonesia adalah cara pandang masyarakat bahwa menjadi wirausaha bukanlah suatu pekerjaan serius dan kalah prestisius dibandingkan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan-perusahaan ternama. Pola pikir tersebut –yang sebagian merupakan warisan sifat-sifat ambtenaar kolonial—seakan memandang wirausaha sebagai jalan karir yang dipilih karena terpaksa, atau karena tidak diterima di perusahaan atau institusi apa pun. Tentunya hal tersebut tidak benar. Wirausaha adalah figur kreatif yang tidak menambah sesak pasar tenaga kerja yang dipenuhi pencari pekerjaan, melainkan mengurangi kesesakan tersebut dengan menciptakan lapangan kerja. Jadi, berwirausahalah. (DM)


[1] BPS mengkategorikan usaha mikro sebagai usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang; sementara data pada 2010 menunjukkan bahwa secara rata-rata usaha mikro hanya menyerap sebanyak 1.75 orang; sementara usaha kecil, yang menurut kategori BPS memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5 – 19 orang, secara rata-rata pada 2010  juga hanya menyerap sekitar 6.33 orang per unit usaha.

[2] Teori ekonomi neoklasik masih berpusat pada 1 jenis barang dan jasa yang dikonsumsi langsung yang disebut “output”.

[3] Penganggur tamat perguruan tinggi merupakan bagian dari penganggur tamat SMA, dan proporsinya adalah hanya sekitar 13% dari total penganggur tamat SMA.

[4] UKM Center FEUI menggunakan jumlah angkatan kerja yang bekerja sendiri dengan dibantu buruh tetap dari BPS (Sakernas), sebagai indikator untuk memperkirakan jumlah wirausaha di Indonesia, hal ini dilakukan untuk membedakan wirausaha dengan pedagang biasa; karena seorang wirausaha didefinisikan sebagai pribadi yang dapat membaca peluang dan menangkapnya sehingga tercipta suatu nilai tambah baru. Berdasarkan definisi tersebut, tentu seorang wirausaha akan memiliki sistem dalam menjalankan usahanya, dan umumnya, aktivitas usaha yang sudah memiliki sistem saja lah yang dapat mempekerjakan orang lain dengan basis tetap.

Tulisan ini telah dimuat di www.fair-institute.org

Advertisements
Categories: Dalam Pembangunan | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: