Inefektifitas Upah Minimum Regional: Sebuah Potret Geliat Sektor Informal di Perekonomian Indonesia

Sebagai perekonomian yang tengah dilanda fenomena jobless growth, Indonesia dapat dikatakan tengah menghadapi dilema, yaitu dilema antara memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan pekerja untuk mendapatkan upah yang sesuai. Hal mana yang sebenarnya lebih harus diprioritaskan?

Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2012 untuk DKI Jakarta, misalnya, adalah sekitar Rp 1,53 juta/bulan; sementara UMR Kota Depok adalah sekitar Rp 1,43 juta/bulan. Tapi jika secara acak kita bertanya pada pramusaji di beberapa rumah makan, atau mungkin office boy atau cleaning service di perkantoran Jakarta maupun Depok, mengenai besaran gaji mereka, besar kemungkinan kita akan mendapatkan nominal yang lebih rendah dari angka UMR tersebut. Seorang karyawan percobaan di sebuah tempat fotokopi di Depok, misalnya, menurut pengakuannya kepada penulis, diupah sebesar Rp 500 ribu/bulan. Padahal, Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan pasal 60 dengan jelas menyatakan bahwa: dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Cerita di atas adalah potret geliat sektor informal di perekonomian Indonesia, karena mudah sekali bagi kita untuk menemukan kisah-kisah yang serupa dengan itu. BPS (2011) melaporkan bahwa 65.76% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal; World Bank (2012) bahkan menyatakan bahwa 92% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal atau bekerja tanpa kontrak. Data tersebut menyiratkan bahwa transaksi informal di pasar tenaga kerja tidak hanya terjadi pada sektor informal, tapi juga di sektor formal. Artinya, di badan usaha yang terdaftar, berbadan hukum, berizin usaha, dan atau sudah merupakan Perusahaan Kena Pajak (PKP) sekalipun, masih ada pekerja yang tidak dilindungi haknya dengan kontrak kerja; dengan kata lain, bahkan di sektor formal pun belum ada jaminan bahwa pekerja akan diupah sesuai dengan UMR.

SMERU (2003) menemukan bahwa sekitar separuh dari sampel pekerja di perusahaan dengan orientasi pasar domestik (belum ekspor) masih dibayar di bawah UMR, namun hampir tidak ada yang mendapat sanksi dari pemerintah. Mengapa? Karena pihak Kemenaker sendiri memiliki kekhawatiran bahwa pemaksaan implementasi upah minimum akan membuat perusahaan, khususnya usaha kecil mengengah, bangkrut dan justru memperbanyak pengangguran. Lagipula, kebanyakan buruh yang dibayar di bawah UMR tersebut tidak memiliki kontrak kerja tertulis, lantas apa yang akan menjadi bukti nyata petugas Kemenaker untuk menuntut pengusaha tersebut? Tak hanya itu, dari sisi pekerja, mereka juga memaklumi hal tersebut. Hal ini tentu dapat dipahami, di tengah masih banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia, tentu diupah Rp 500 ribu/bulan lebih baik daripada menganggur yang berarti diupah nol rupiah. Bahkan masih ada yang hanya diupah Rp 10 ribu/hari untuk menjaga gerobak jualan selama kurang lebih 12 jam; yang artinya, hanya sekitar Rp 250 ribu/bulan.

Dengan kacamata Undang-Undang, perusahaan tersebut tentu telah melanggar hukum, hak pekerja yang diupah di bawah UMR tersebut tentu telah dilukai. Namun jika dilihat dengan kacamata kontrak sosial antara pekerja dan pemberi kerja, belum tentu perusahaan melanggar kontrak, dan belum tentu pula pekerja merasa haknya dilukai. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, bisa jadi upah di bawah UMR dinilai sangat berharga untuk sebagian masyarakat. Ketika pencari kerja (sisi penawaran tenaga kerja) jauh lebih banyak daripada pemberi kerja (sisi penerimaan tenaga kerja), bukankah hukum ekonomi akan bekerja sehingga rendahnya tingkat upah hanya akan menjadi suatu keniscayaan? Tingkat upah di sektor informal adalah cerminan dari tingkat harga tenaga kerja yang dibentuk melalui mekanisme pasar yang sebenarnya, yakni, yang jauh lebih rendah dari UMR.

Suka tidak suka hal tersebut memang wajar adanya. Bisa jadi, jika pemerintah terlalu tegas menegakkan peraturan UMR, mungkin bukan hanya dunia usaha saja yang akan disulitkan karena harus membayar biaya upah yang lebih tinggi, tapi juga sebagian masyarakat pun akan turut merasa dirugikan karena mereka harus kehilangan kesempatan untuk bekerja. Walau secara persentase mungkin tidak terlalu besar (6.56%), Indonesia masih mencatat sekitar 7.7 juta jiwa penganggur. Jumlah ini bukanlah jumlah yang kecil. Terlebih lagi, jika melihat perkembangan tingkat pengangguran pada 7 tahun terakhir, Indonesia kini masih dibayang-bayangi oleh suatu fenomena mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya jumlah pengganggur terdidik, baik secara nominal maupun persentase.

Komposisi Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dan Tingkat Pengangguran Nasional (Sumber: BPS, Sakernas 2010, diolah penulis)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penganggur yang merupakan lulusan Diploma adalah sebanyak 2.3% (sekitar 237,251 jiwa) pada 2004, sempat melonjak menjadi 5.3% (443,222 jiwa) pada 2010, dan menjadi sebanyak 3.2% (244,687 jiwa) pada 2011, yang masih lebih tinggi dibandingkan kondisi pada 2004. Sementara jumlah penganggur yang merupakan lulusan universitas adalah sebanyak 3.4% (348,107 jiwa) pada 2004, sempat melonjak menjadi 8.54% (710,128 jiwa) pada 2010, dan masih bertahan di level 6.4% (492,343 jiwa) pada 2011, yang juga masih lebih tinggi dibandingkan kondisi pada 2004. Di suatu konteks perekonomian di mana sarjana saja masih rela bekerja sebagai seorang supir taksi, bagaimana mungkin kita memaksakan seorang pekerja setingkat buruh –yang dapat dikerjakan oleh lulusan SLTP atau SMU—untuk bisa diupah sesuai dengan UMR?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 5 tahun terakhir ditopang oleh sektor ekonomi yang tidak menciptakan lapangan pekerjaan secara luas. Hal ini ditengarai berkaitan dengan kenyataan bahwa statistik Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya mengagregasi kegiatan ekonomi yang terjadi di sektor formal, yang umumnya didominasi oleh Usaha Besar dan Menengah dan cenderung padat modal. Sementara sektor informal, umumnya didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK), yang cenderung padat karya. Sifat UMK yang umumnya informal, membuat aktivitasnya tidak tercakup dalam perhitungan PDB, namun tercakup dalam perhitungan angkatan kerja dan tenaga kerja nasional. Selain itu, karakteristiknya informal UMK tersebut membuatnya memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mempekerjakan seseorang dengan upah yang di bawah UMR, jika dibandingkan dengan Usaha Menengah Besar. Namun, pada kenyataannya UMK telah menyerap sekitar 100.7 juta jiwa atau sekitar 93% dari total tenaga kerja nasional (BPS, 2010).

Kembali pada dilema yang tengah dihadapi Indonesia, mana yang perlu diprioritaskan? Memenuhi hak pekerja untuk mendapatkan upah yang sesuai atau di atas UMR? Atau memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan? Jika ingin memprioritaskan kebutuhan pekerja untuk mendapatkan hak UMR-nya, doronglah usaha menengah besar. Jika ingin memprioritaskan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, maka doronglah Usaha Mikro Kecil. Yang pasti, implementasi peraturan UMR tidak akan pernah efektif selama geliat sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja nasional; karena ibaratnya, hal itu sama saja dengan mewajibkan petani untuk beralih menggunakan traktor dalam membajak sawah, di suatu wilayah yang mencari solar saja susah. (DM)

Tulisan ini telah dimuat di www.fair-institute.org

Advertisements
Categories: Dalam Pembangunan | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: