Kenaikan Harga BBM, Hal Tepat di Waktu yang Salah?

Sebagai pemerhati perekonomian rasanya sulit untuk tidak menelisik isu kenaikan harga BBM yang tengah ramai saat ini. Lusa,  akan menjadi hari bersejarah mengingat ketok palu disetujui atau tidak kenaikan BBM akan ditentukan besok melalui forum rapat paripurna DPR. Belum jelas apakah akan ada 1 atau 2 opsi yang akan di bawa ke paripurna besok, yang pasti, 1 poin yang akan masuk adalah opsi untuk menyepakati subsidi BBM sebesar Rp 137 tilyun dan subsidi listrik Rp 65 trilyun yang menuntut konsekuensi berupa pencabutan pasal 7 ayat 6 pada UU APBN 2012 yang melarang kenaikan harga BBM bersubsidi.

Jadi tidaknya harga BBM bersubsidi dinaikkan tentu akan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, adalah sangat wajar kebijakan ini menjadi perhatian begitu banyak pihak, dari yang pro, kontra, hingga yang tidak mengambil posisi namun menghembuskan nuansa kecenderungan ke posisi tertentu. Sebagai masyarakat, sikap seperti apa yang sebenarnya tepat untuk dilakukan? Turut menekan pemerintah agar tidak menaikkan harga, atau, mendukung kebijakan pemerintah tersebut? Sebelum menentukan sikap, ada baiknya kita memahami permasalahannya, lalu memahami cara pandang beberapa pihak dalam penanganan permasalahan itu.

 

Permasalahan

 

Duduk permasalahan terkait rencana kenaikan harga BBM ini sudah cukup jelas, yaitu terus meningkatnya harga minyak internasional. Asumsi harga minyak pada UU APBN 2012 adalah USD 90/barel, sementara harga WTIcrude oil per 27 Maret kemarin sudah melonjak hingga sekitar USD 107/barel. Hal ini berdampak pada peningkatan beban untuk subsidi pada fostur APBN, yang menurut pemerintah, dapat meningkatkan defisit anggaran sebesar 1% dari 2.2% menjadi 3.2%. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan dana tambahan untuk menambal defisit tersebut, yang pastinya akan dibiayai oleh utang. Terkait kenaikan harga minyak dunia tersebut, pada pembahasan APBN-P 2012 pemerintah juga hendak menaikkan asumsi harga minyak menjadi USD 105/barel.

Tidak ada perdebatan terkait ada tidaknya masalah atau perlu tidaknya kenaikan harga minyak dunia tersebut dipandang sebagai masalah atau tidak. Semua sepakat dalam memandang kenaikan harga minyak yang beresiko meningkatkan defisit anggaran sebagai suatu masalah. Perdebatan terletak pada bagaimana menangani masalah tersebut.

Posisi Pro: Peningkatan Harga BBM benar dan perlu untuk menyelamatkan perekonomian nasional

Dalam keterangan pers terkait penyesuaian APBN-P dan harga BBM, Presiden SBY menjelaskan cara pandang pemerintah yang memandang masalah sehatnya APBN sangat penting bagi pengelolaan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, beliau mengajak agar masalah penyehatan APBN jangan hanya dipandang sebagai penyelamatan fiskal semata, melainkah lebih luas dari itu. Intinya, tersirat bahwa penting kiranya menyelamatkan APBN dari potensi pembengkakan defisit, karena secara tidak langsung hal tersebut sama saja dengan menyelamatkan perekonomian nasional. Presiden bicara soal konsep besarnya, untuk informasi yang lebih spesifik, kita perlu menelisik argumen pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, soal perlunya menaikkan harga BBM.

Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap Mata Anggaran APBN yang terkait dengan minyak dan BBM

Dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN

Skenario kenaikan BBM

Tanpa kenaikan harga BBM Naik Rp 500/lt Naik Rp 1000/lt Naik Rp 1500/lt
Kenaikan Subsidi BBM Rp    55 trilyun   41.3 T   27.54 T   13.78 T
Besaran Subsidi BBM Rp 178.7 trilyun 165 T 151.4   T 137.38 T
Peningkatan Penerimaan Minyak Rp  46.8 trilyun

46.8 T

  46.8 T   46.8 T
Net Kenaikan Subsidi BBM* Rp   8.2 trilyun

-5.5 T

 -19.26 T -33.02 T

Kompensasi yang direncanakan

Bentuk kompensasi

Sasaran

Anggaran

Bantuan Sementara Langsung Masyarakat  (BSLM) 18.5 juta Rumah Tangga Miskin (@150,000/bln) Rp 30 T, 9 bln
Rp 17 T, 6 bln
Perpanjangan durasi raskin menjadi 14 bulan

17.5 juta RTS

N/A

Kompensasi angkutan umum dan siswa miskin

N/A

Rp 7.6 T, 9 bln

Sumber: berbagai sumber yang diolah penulis.

*) Angka negatif berarti kenaikan harga minyak dunia, yang disertai dengan kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi pemerintah, dapat berdampak netto yang positif  sehingga meningkatkan penerimaan bagi APBN

Dari data di atas tampak bahwa kenaikan harga minyak dunia memiliki dampak dua arah bagi Indonesia, yaitu peningkatan beban subsidi, dan peningkatan penerimaan karena Indonesia juga menjual minyak ke luar negeri. Namun jika tidak dilakukan peningkatan harga BBM maka net subsidi, dalam konteks BBM dan minyak saja (tidak termasuk TDL dan gas), maka peningkatan beban subsidi akan lebih besar dari pada peningkatan penerimaannya. Sementara jika dilakukan kenaikan harga BBM, maka peningkatan penerimaan akan lebih besar dari pada peningkatan beban subsidinya, yaitu sekitar Rp 30 T, sehingga dapat digunakan untuk membiayai program kompensasi khususnya BSLM. Dengan kata lain, APBN akan menjadi lebih sehat. Kalau menggunakan cara pandangnya presiden, maka perekonomian nasional akan lebih sehat.

Selain untuk menyelamatkan APBN, Kementerian Keuangan juga memaparkan beberapa alasan lain, antara lain lonjakan konsumsi yang telah mencapai 47.8 juta kiloliter per Januari-Februari 2012, yang telah melampaui patokan pemerintah sebesar 40 juta kiloliter, yang mayoritas dikonsumsi oleh kalangan mampu. Menurut Kemenkeu, murahnya BBM juga ditengarai mengakibatkan banyaknya penimbunan dan penyelundupan.

Jika dilihat dari sisi lingkungan pun, tentunya peningkatan harga BBM akan bersifat pro-environment, mengingat tingkat oktan BBM premium yang lebih rendah daripada Pertamax atau Pertamax plus. Sehingga, jika BBM premium jauh lebih murah dari pertamax, akan jauh lebih banyak orang yang akan mengkonsumsi premium, yang notabene tidak baik bagi lingkungan.

Dari semua argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan harga BBM adalah hal yang benar dan perlu dilakukan.

Posisi Kontra: Banyak jalan menuju Roma

Tidak begitu banyak argumen khusus yang dirumuskan oleh kelompok kontra. Inti dari argumennya adalah bahwa kenaikan harga BBM akan menyakiti masyarakat lemah karena kenaikan harga BBM tersebut akan diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya. Selain itu, program kompensasi BSLM yang disiapkan pemerintah dipandang tidak mendidik mental bangsa, sarat penyelewengan, dan sarat kesalahan mencakup inclusion dan exclusion error, yang pada pengalaman lalu menyebabkan gejolak sosial yang terjadi di tidak sedikit daerah. Bukan hanya adu mulut, baku hantam pun terjadi karena amuk dari massa yang merasa seharusnya menerima BLT namun tidak menerima, atau merasa tidak bisa menerima ketidakadilan karena yang seharusnya tidak lagi pantas menerima BLT malah menerima BLT. Salah satu contoh ekstrem terjadi di daerah Sepatan, Provinsi Banten, di mana terjadi pembacokan, bahkan pembakaran kantor balai desa dan rumah kepala RW. Salah satu kepala RT yang menjadi narasumber juga mengaku bahwa dirinya harus pindah rumah karena tidak tahan dengan teror masyarakat. Setelah empat tahun, yaitu tahun ini, baru ia kembali ke rumahnya semula.

 

Selain itu, pemerintah dipandang tidak kreatif dalam mengoptimalisasi jalan keluar lain seperti perbaikan teknologi, meningkatkan implementasi model public-private-partnership dalam menghemat belanja negara. Belum lagi potensi dana PKBL dari BUMN yang juga  belum digunakan dengan optimal. Data dari Kementerian BUMN mencatat, akumulasi potensi dana PKBL dari tahun 2007 hingga 2009 saja adalah sekitar Rp 9.5 T, sementara akumulasi realisasinya adalah sekitar Rp 3.76 T (79.4%) untuk Program Kemitraan, dan hanya Rp 1.3 T (27.2%) untuk Bina Lingkungan. Hal ini kemudian meninggalkan sebesar Rp 4.4 T dari dana PKBL yang menganggur di bank. Jika kita berasumsi bahwa total potensi dana PKBL yang tidak terealisasi pada 2010 dan 2011 masing-masing adalah Rp 1 T saja, maka setidaknya dana PKBL yang menganggur setidaknya adalah sebesar Rp 6.4 T[1]. Belum lagi dana menganggur di perbankan yang belum tersalurkan ke sektor riil, dan lain sebagainya.

Beberapa pihak juga memandang bahwa kenaikan harga BBM ini merupakan akal-akalan pemerintah agar dapat menyalurkan BSLM yang bermuatan politis, khususnya terkait semakin dekatnya pemilu presiden pada 2014 nanti. Adapun berita teranyar, ICW melaporkan adanya indikasi mark-up pada besaran subsidi BBM yang dipublikasikan pemerintah.[2] Tapi tulisan ini tidak akan mengulas soal sahih tidaknya perhitungan ICA tersebut. Di sini hanya akan disimpulkan bahwa, secara pendek kata, kalangan kontra memandang rencana kenaikan BBM adalah hal yang tidak benar untuk dilakukan karena masih banyak cara lain yang dengan kreatifitas dapat dilakukan untuk menyelamatkan anggaran. Selain itu, program BSLM sebagai kompensasi sangat riskan akan penyimpangan, kesalahan, dan tidak mendidik mental bangsa untuk mandiri.

Posisi non-pro non-kontra: Pemerintah Harus Menelaah Lebih Dalam

Salah satu pihak yang mengambil posisi ini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mengingatkan pemerintah akan resiko ledakan penduduk miskin dalam dua tahun ke depan. LIPI mengingatkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pernah melonjak menjadi 16% saat harga BBM dinaikkan pada 2005, walau pada saat itu pemerintah telah menggelontorkan bantuan langsung tunai guna mereda efeknya.[3]

Hal lain yang mungkin belum terlalu dibahas oleh media adalah nasib para kalangan menengah bawah. BSLM hanya akan diberikan pada sekitar 18.5 juta rumah tangga yang merupakan 30% penduduk Indonesia dengan pendapatan terendah, dan hanya untuk 6 bulan. Apakah ada jaminan bahwa pada bulan ke-7  dan selanjutnya mereka sudah akan berhasil meningkatkan pendapatan sehingga daya beli mereka tidak kembali turun manakala kompensasi berhenti? Bagaimana dengan mereka-mereka yang berada di desil 40% dan/atau 50%? Mereka adalah kalangan yang tidak terdata sebagai kalangan yang layak mendapatkan kompensasi, kecil kemungkinan pula dapat meningkatkan pendapatannya, namun harus berhadapan dengan peningkatan harga  BBM yang signifikan, yaitu sekitar 30%, juga peningkatan harga tularan pada produk/jasa lainnya. Tidakkah ada cukup besar kemungkinan kalangan tersebut akan jatuh miskin? Kiranya kekhawatiran yang dilontarkan oleh LIPI adalah wajar adanya. Pemerintah lantang mengungkapkan betapa subsidi BBM telah dinikmati oleh kalangan mampu sehingga tidak tepat sasaran. Benar, jika kita hanya membatasi pandangan kita pada dampak langsung saja. Bagaimana dengan dampak tidak langsungnya berupa harga barang/jasa yang lebih terjangkau? Atau berupa ongkos produksi UMKM yang lebih murah sehingga pada akhirnya dapat menjual barang/jasanya dengan harga yang cenderung terjangkau pula? Sudahkah pemerintah menghitung ini?

Pertimbangan lain yang juga dinilai kurang mengudara adalah terkait dengan tepat tidaknya waktu pelaksanaan dari kenaikan harga tersebut, terlepas dari baik atau tidaknya kebijakan untuk menaikkan harga BBM tersebut. Dipetik dari liputan wawancara dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang P.S Brodjonegoro, terkait maraknya aksi demonstrasi di ibukota dan nusantara, Pak Bambang menjawab bahwa masyarakat kiranya juga harus mengerti secara gamblang mengenai kondisi postur anggaran negara.[4]  Pertanyaan yang terpicu kemudian adalah, apakah pemerintah juga sudah berusaha keras untuk mengerti mengenai kondisi rakyatnya? Mungkinkah pemerintah dapat merasa yakin dan terkesan kurang empati karena memang karena aparat pemerintah bukanlah kalangan menengah ke bawah yang hidup dalam garis anggaran pas-pasan?

Salah satu suara yang menarik adalah yang berbunyi bahwa terlepas dari baik atau tidaknya keputusan untuk menaikkan harga BBM, apakah pemerintah sudah mempertimbangkan masak-masak mengenai waktu pelaksanaan dari kebijakan tersebut? Beberapa kalangan memandang bahwa pemerintah belum mengukir prestasi yang luar biasa, dalam artian, belum cukup luar biasa untuk mengkompensasi rasa curiga atau tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah kita yang masih dalam masa terapi untuk menghilangkan budaya korupsi. Belum cukup luar biasa untuk membuat masyarakat, secara umum, merasa dipikirkan dan dilayani oleh negara. Belum cukup luar biasa pula untuk membuat masyarakat merasa bahwa pemerintah mengerti terhadap kondisi dan kebutuhan rakyatnya. Ruang ini tidak ada ukurannya memang. Sehingga kita tidak dapat buktikan secara pasti apakah masyarakat kebanyakan memang benar-benar merasa seperti itu atau tidak. Melainkan, hal tersebut lebih kepada apa yang dirasakan berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan diskusikan sehari-hari di tengah masyarakat sekitar kita. Suara-suara seperti demikianlah yang umum didengar, dibicarakan, dan diberitakan. Lalu, di tengah kondisi moral masyarakat yang seperti demikian, apakah tepat jika pemerintah ngotot untuk menaikkan harga BBM sekarang?

Penutup

Jika kita membuka kembali hasil kajian tim UGM-UI- ITB, dengan Bapak Anggito Abimanyu sebagai ketua tim peneliti, bertajuk “Evaluasi Kebijakan Pembatasan Subsidi BBM 1 April 2012”, yang disosialisasikan pada 13 Januari 2012 lalu, secara jelas dipaparkan disitu beberapa skenario yang dapat dilakukan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, di antaranya adalah:

  1. Premium naik menjadi Rp 5000/liter, namun diberikan cashback sebesar Rp 500/liter kepada angkutan umum
  2.  Membuka konsumsi BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan umum, dan mengalihkan kendaraan pribadi untuk mengkonsumsi pertamax
  3. Premium naik menjadi Rp 5500/liter, dan terdapat sistem penjatahan subsidi kepada angkutan umum dan sepeda motor

Poin rekomendasi lainnya yang juga penting adalah terkait pelaksanaan kenaikan harga yang bersifat berkala mulai Maret 2012 dalam rangka meminimalisasi efek kejut bagi rakyat, berbeda dengan pemerintah yang ingin melakukannya secara sekaligus mulai April 2012. Kajian tersebut juga menargetkan penghematan tahap pertama sebesar Rp 4.38 trilyun atau penghematan konsumsi BBM bersubsidi sekitar 3.2 juta kiloliter, yang juga berbeda dengan target pemerintah untuk menghemat Rp 30 trilyun sekaligus atau penghematan konsumsi BBM sebanyak 10.6 juta kiloliter.  Selain itu, terdapat pula rekomendasi agar pemerintah meninjau ulang pelaksanaan kebijakan 1 April 2012 hingga terhadap kepastian mengenai target subsidi.

Kajian tersebut mungkin tidak saja tidak sepenuhnya benar. Tulisan ini tidak akan mengulas atau memberi penilaian atas kajian tersebut. Namun ada satu hal kunci yang menguap begitu saja tanpa ada penjelasan yang cukup dari pemerintah, mengapa kenaikan harga BBM untuk menyelamatkan postur anggaran seolah-olah hanya satu-satunya opsi yang tersedia untuk diambil? Bagaimana dengan opsi pembatasan konsumsi pada jenis kendaraan tertentu seperti yang ditawarkan oleh para cendikia UI-UGM-ITB tersebut? Mengapa tidak ada penjelasan yang jelas dari pemerintah mengenai latar belakang tidak diambilnya opsi tersebut? Bukankah hal ini dapat  menambah kecurigaan masyarakat yang cenderung sudah curiga terhadap pemerintah saat ini?

Benar adanya argumen pemerintah bahwa harga BBM premium sudah seharusnya dinaikkan, khususnya jika hanya aspek ekonomi (anggaran) dan lingkungan yang dimasukkan ke dalam keranjang pertimbangan. Namun, argumen kalangan kontra terkait masih tersedianya jalan lain yang mungkin belum dioptimalkan oleh pemerintah dan adanya resiko gejolak sosial juga mungkin muncul dapat pula benar adanya, khususnya jika aspek sosial adalah aspek utama yang dimasukkan ke dalam kerangjang pertimbangan. Sudahkah pemerintah mengerahkan seluruh kreatifitasnya? Tulisan ini tidak disusun untuk menjawab pertanyaan itu. Namun ada satu  kesimpulan yang bulat. Menaikkan harga BBM bersubsidi dalam jangka panjang memang sudah seharusnya menjadi agenda pemerintah, tapi apakah hal tersebut otomatis berarti bahwa kenaikan harga harus dilakukan secara sekaligus di saat ini juga? Jika kita hanya menggunakan akal pikiran, besar kemungkinan jawabannya adalah ya. Tapi bagaimana jika kita mengkombinasikan akal pikiran dan hati nurani?

(DMH, 28 Maret 2012)

Daftar Referensi

Erbang, Mangasa. 2011. Analisis Efektifias Implementasi dan Strategi Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Mitra Ogan di Provinsi Sumatera Utara. Tesis Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis. Institut Pertanian Bogor.

Abimanyu, Anggito., et al. 2012. Evaluasi Kebijakan Pembatasan Subsidi BBM 1 April 2012. Jakarta: Freedom        Institute.

www.bumn.go.id

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/03/17/14561155/Program.BLSM.Membuat.Masyarakat.Tak.Mandiri

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1844667/inilah-fostur-apbn-p-2012

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1844478/sulit-untuk-tak-naikkan-harga-bbm

http://freedom-institute.org/id/index.php?page=index&id=660

http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/istilah-subsidi-bbm-menyesatkan-mengapa-dipakai-untuk-menaikkan-harga-lagi-artikel-1/

http://nasional.inilah.com/read/detail/1845311/icw-pemerintah-markup-penghitungan-subsidi-bbm

http://nasional.kompas.com/read/2012/03/27/23505854/DPD.Tolak.Kenaikan.Harga.BBM

http://www.bisnis.com/articles/kenaikan-harga-bbm-akan-ada-ledakan-jumlah-penduduk-miskin-lipi

http://www.bisnis.com/articles/kenaikan-harga-bbm-akan-ada-ledakan-jumlah-penduduk-miskin-lipi.

http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/03/28/86484/Kenaikan-Harga-BBM-Cuma-Akal-Akalan-Pemerintah/2

http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/03/28/148049/Pemerintah-Dipastikan-Menaikkan-Harga-BBM/2

http://www.riekediahpitaloka.com/release/201203/soal-bbm-palu-dpr-milik-rakyat-bukan-punya-sby/

http://www.tempo.co/read/news/2012/03/26/092392550/Ini-Alasan-Pemerintah-Menaikkan-Harga-BBM


[1] Data potensi dana PKBL dihitung dari laba BUMN yang bersumber dari www.bumn.go.id, angka realisasi berasal dari Erbang (2011)

[3] Dikutip dari Latif Adam, ekonom Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, seperti yang dilansir darihttp://www.bisnis.com/articles/kenaikan-harga-bbm-akan-ada-ledakan-jumlah-penduduk-miskin-lipi.

Advertisements
Categories: Dalam Pembangunan | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: